Malam ini, ketika langit menutup dirinya dengan gelap, bumi Parung Panjang masih menanggung luka. Tanah yang dulu hijau, perlahan terkikis oleh galian; debu-debu beterbangan, menutup napas kehidupan. Ada yang berbisik: “Inilah harga pembangunan, inilah rezeki yang harus diterima.” Namun pertanyaan sederhana pun menggema: apa arti rezeki bila yang tersisa hanyalah tanah tandus, air keruh, dan generasi yang kehilangan hak atas lingkungan sehat?
Hukum negeri ini sejatinya telah bicara jelas: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan kita menjaga fungsi alam. Undang-Undang Minerba pun menekankan bahwa setiap penambang berkewajiban mereklamasi, memulihkan kembali tanah yang terluka. Tapi, realitas berkata lain: apakah lahan bekas tambang yang lebih dari 25 tahun akankah kembali normal.
Maka, ketika Gubernur Jawa Barat menghentikan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang, itu bukan sekadar kebijakan politik. Itu adalah kewajiban hukum sekaligus moral: melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang lestari. Mereka yang merasa dirugikan tentu berhak menyuarakan pendapat. Namun mari kita jujur: kerugian ekonomi bisa dicari gantinya, tapi kerusakan lingkungan tak bisa dibeli kembali.
Malam ini, mari kita renungkan. Anak cucu kita kelak tidak bertanya berapa banyak tanah yang kita gali, tapi seberapa dalam kita menjaga warisan bumi. Kita boleh berbeda pendapat tentang kebijakan, tapi kita tak boleh abai pada amanah Allah: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A‘raf: 56).
Semoga gelap malam ini menjadi cermin: agar kita tidak buta terhadap tanda-tanda kerusakan. Dan semoga pagi yang datang membawa kesadaran bahwa bumi bukan hanya milik kita hari ini, tapi titipan untuk generasi esok. 🌱
Bedi Budiman
