Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik di Kabupaten Cianjur tertuju pada isu pengelolaan program pendidikan masyarakat (PKBM). Beragam pemberitaan muncul di ruang publik, sebagian menyoroti persoalan teknis dan administrasi, sebagian lain berkembang menjadi opini yang tidak selalu didukung data akurat.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga objektivitas. Menurut sumber internal Dinas Pendidikan, seluruh proses pembinaan, pengawasan, dan audit terhadap lembaga PKBM sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur oleh pemerintah pusat. “Kami menghormati setiap proses yang sedang berjalan, baik dari sisi audit maupun evaluasi. Prinsipnya, semua harus transparan dan berkeadilan,” ujar salah satu pejabat bidang pendidikan nonformal.
Ia menegaskan, hal terpenting saat ini adalah memastikan kegiatan pembelajaran di masyarakat tetap berjalan. PKBM memiliki peran besar dalam membuka akses pendidikan bagi warga yang tidak sempat menempuh jalur formal, terutama di daerah terpencil. Selama ini, ribuan warga Cianjur telah merasakan manfaat langsung dari keberadaan PKBM, baik dalam bentuk program keaksaraan, pendidikan kesetaraan, hingga pelatihan keterampilan berbasis masyarakat.
Kontribusi PKBM bahkan turut mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur dalam beberapa tahun terakhir. Akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya tidak menelan mentah-mentah isu yang beredar tanpa verifikasi. “Kami memahami dinamika di masyarakat, tapi kami berharap semua pihak menghormati proses audit dan tidak menghakimi sebelum ada hasil resmi,” tambah sumber tersebut.
Situasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem tata kelola PKBM, bukan untuk saling menyalahkan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar dunia pendidikan nonformal di Cianjur terus tumbuh sehat dan bermanfaat bagi warga.
BB
