Kabupaten Cianjur tengah bersiap menulis babak baru dalam sejarah demokrasi desa. Tahun 2026 mendatang, sebanyak 30 desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, dengan semangat melangkah ke arah digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif.
Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah konseptual dan moral, menandai bagaimana demokrasi di tingkat akar rumput kini mulai berdialog dengan teknologi dan transparansi publik.
Menurut Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, inovasi pendaftaran Pilkades secara daring merupakan langkah konkret menuju penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.
“Kami ingin memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti pada bilik suara, tetapi hidup dalam sistem yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Dendi Rinaldi.
Penerapan sistem pendaftaran online ini juga menjadi fase antisipatif menuju e-voting di masa depan, sebagai respons terhadap tuntutan zaman dan tantangan administrasi yang sering dihadapi dalam Pilkades konvensional.
Namun, di balik modernisasi sistem, terdapat filosofi yang lebih dalam — bahwa demokrasi sejati adalah tentang kepercayaan dan kesadaran warga, bukan sekadar tentang perangkat digital.
Digitalisasi hanyalah alat, tetapi jiwa demokrasi tetap berakar pada gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, Pilkades serentak tahun 2026 bukan hanya pesta demokrasi lima tahunan, tetapi juga momentum reflektif bagi desa-desa di Cianjur untuk naik kelas — dari desa administrasi menuju “Desa Cerdas” yang memahami nilai keterbukaan dan kemandirian.
Seperti dikatakan para pemikir pendidikan bangsa, kemajuan sejati bukan pada kemewahan teknologi, tetapi pada kematangan jiwa manusia yang menggunakannya.
Cianjur tampaknya telah memilih jalan itu: berinovasi tanpa kehilangan akar budaya, dan melangkah tanpa melupakan pijakan moral.
N.Rafael
