CIANJUR – Suasana kunjungan pengawas sekolah SMK di SMK dan PKBM Binkara, Kabupaten Cianjur, pada Kamis (12/03/2026), diwarnai ketegangan. Nendi Rafael, yang menjabat sebagai Ketua LSM Benteng Cianjur Raya (BICARA) sekaligus Ketua Yayasan lembaga pendidikan tersebut, mengungkapkan kekesalan mendalam atas minimnya perhatian pemerintah terhadap sekolahnya.
Kekesalan ini memuncak saat dirinya berhadapan langsung dengan pihak pengawas.
Nendi menilai Dinas Pendidikan (Disdik) seolah “tutup mata” terhadap kondisi infrastruktur pendidikan yang ia kelola, padahal lembaga tersebut aktif mencerdaskan anak bangsa.
Nendi Rafael menyoroti adanya dugaan ketimpangan alokasi bantuan pembangunan. Ia mensinyalir banyaknya oknum pejabat dinas yang juga memiliki atau mengelola PKBM pribadi, sehingga bantuan lebih banyak mengalir ke lingkaran mereka sendiri.
“Kami merasa tidak ada perhatian sama sekali. Sangat ironis, di saat banyak orang dinas yang juga membuka PKBM, pembangunan justru terlihat dialokasikan secara masif ke sekolah-sekolah milik mereka. Sementara kami yang murni berjuang untuk warga, diabaikan,” tegas Nendi dalam keterangannya.
Terlantar Sejak Gempa 2022: Bangun Sekolah dengan Cara Mencicil
Nendi pun menambahkan, sejak bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi besar yang melanda Cianjur tahun 2022 lalu, hingga detik ini belum ada bantuan perbaikan dari pemerintah.
Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, Nendi terpaksa mengambil langkah nekat dengan menjalin kerja sama pribadi dengan pengusaha konstruksi agar bisa membangun gedung secara mandiri.
Fakta di Lapangan: Belum ada sentuhan renovasi dari anggaran pemerintah sejak 2022.
Upaya Mandiri: Pembangunan dilakukan dengan sistem cicilan kepada pihak pengusaha.
Kualitas sarana belajar tidak optimal akibat keterbatasan dana yayasan.
Menutup pernyataannya, Nendi Rafael mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan memastikan distribusi bantuan pembangunan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih.
“Saya berharap keluhan ini sampai ke telinga Bapak Gubernur. Kami minta keadilan. Jangan biarkan sekolah yang benar-benar membutuhkan justru diterlantarkan, sementara mereka yang punya akses ‘orang dalam’ terus diberikan bantuan. Mohon Pak Gubernur segera bertindak,” pungkasnya.
Tan
